Setahun Mimpin Jakarta Kinerja Ahok di Nilai Anggota DPRD

Ahok.[Gofur/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA  - Kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) genap setahun. Ada yang memberi pujian, dan ada pula yang mengkritik tajam.

Kinerja Ahok yang dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta pada 19 November 2014 lalu itu menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta. Lulung justru mempertanyakan apa yang sudah diperbuat Ahok untuk Jakarta. Ia memberi nilai 5,5 untuk Ahok yang dianggapnya cerdas membuat pencitraan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik lebih menyoroti perilaku Ahok. Ia meminta Ahok lebih sopan agar sukses memimpin Jakarta. Kritik dan pujian dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana. Politisi PKS ini memuji program kerja yang digalakkan Ahok antara lain program e-budgeting, dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memudahkan warga untuk mengurus perizinan.

Berikut nilai dari Lulung Cs untuk Ahok:

1. Lulung: Apa yang Sudah Ahok Lakukan?
Lulung menilai kinerja Ahok masih jauh dari memuaskan.

"(Nilai) 5,5. (Dari kinerja) apresiasi karena dia cerdas membuat pencitraan. Memangnya apa yang sudah dia lakukan?" Kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2015).

Ia mengkritik sejumlah kebijakan Ahok seperti penertiban PKL yang menurutnya tidak disertai relokasi yang baik. "Jangan ada penertiban tanpa relokasi," ucapnya. Padahal selama ini Ahok selalu merelokasi warga yang di tertibkan, salah satunya warga Kampung Pulo yang direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ahok juga tengah membangun banyak rusun untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal di bantaran kali dan lainnya.

Selain itu, penyerapan anggaran DKI Jakarta yang rendah tahun ini juga dikritik Lulung. Menurutnya, pembangunan Jakarta tak sebanding dengan pendapatan pajak yang begitu besar. "Pak Ahok tidak mampu menjalankan pemerintahan karena tidak sesuai harapan masyarakat," pungkasnya.

Lulung juga mengajak Ahok untuk bersama-sama mencegah praktek korupsi. "Soal pemberantasan korupsi, kami sepakat dengan itu tapi mekanismenya seperti apa? Itu harus ada mekanisme pencegahan. Ayok deh sama-sama mencegah korupsi," kata Lulung.

2. Taufik: Ahok Terlalu Sopan
Taufik memberikan evaluasi atas setahun kepemimpinan Ahok. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu menilai Ahok harus memperbaiki perilakunya menjadi lebih santun agar sukses memimpin Jakarta.

"Ribet setahun Ahok. Yang perlu dievaluasi itu sikap Ahok. Dia terlalu sopan lah dan ini berpengaruh pada kinerja," ujar Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Menurut Taufik, perilaku sopan santun bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja SKPD. Selain itu untuk menentukan keberhasilan suatu daerah juga dapat dilihat dari penyerapan anggaran.

"Kinerja kan gimana kita men-drive orang. Hasilnya apa, serapan rendah. Apa coba yang enggak ribet sama Ahok," lanjutnya.

"Ukur pemerintah dari serapan saja. Kan bukan duit emaknya yang dipakai, kalau tidak dipakai artinya enggak belanja," pungkasnya.

Adapun penyerapan APBD DKI 2015 saat ini mencapai 36 persen.

3. Bang Sani: Secara Umum Seimbang
Triwisaksana memberikan pujian dan kritik untuk Ahok.

"Setahun jadi gubernur, kalau dari 1 sampai 10, saya menilai dengan angka 5 karena ada 3 hal yang positif dan ada 3 hal yang harus diperbaiki," kata Triwisaksana di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Hal positif yang dinilainya selama Ahok menjabat yakni mekanisme penyusunan anggaran yang sudah menggunakan sistem e-budgeting sehingga lebih transparan dan accountable. Selain itu, pembuatan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disebutnya sangat memudahkan warga untuk mengurus perizinan.

"Selanjutnya berbagai kartu pelayanan kesejahteraan seperti KJP, dan yang sekarang ada e-natura untuk korban bencana harus diakui lebih baik," sambungnya.

Sementara itu, hal yang dikritisinya yakni masalah macet yang hingga kini masih membuat Jakarta sebagai kota termacet dalam sebuah survei. "Solusi seperti wacana LRT, wacana ERP, wacana ini itu belum ada yang bergulir. Kalau MRT kan sudah dimulai dari periode dulu," ucap politisi PKS ini.

Hal lain yang disorotinya yakni penyerapan anggaran yang hanya 35 persen dan menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran terendah dalam catatan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, penyerapan rendah erat kaitannya dengan perombakan SKPD yang kerap dilakukan.

"Ketiga soal pengelolaan keuangan dari audit BPK, pengelolaan anggaran Jakarta ada indikasi kerugian daerah Rp 1,5 triliun dan ini yang lebih rendah dari periode sebelumnya," ucapnya.[affu]