 |
| Ahok.[Affu/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Satu per satu anggaran diteliti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia naik pitam saat menemukan anggaran yang tidak masuk akal, lalu memangkasnya.
Ahok tengah sibuk memeriksa anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Penyusunan anggaran dinilai masih kacau balau.
Dan yang paling mengejutkan, Ahok menemukan dugaan mark up anggaran. Tanpa tedeng aling-aling, Ahok membongkarnya seperti dugaan permainan anggaran Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Ahok lalu melakukan evaluasi dan memangkas anggaran-anggaran yang dianggapnya tidak penting. Ia meminta anak buahnya untuk tidak bermain-main dalam penyusunan anggaran. Ahok bahkan siap menstafkan dan mencabut seluruh tunjangan kinerja daerah apabila ada oknum PNS yang terbukti menjadi 'mafia' anggaran.
kan DKI Jakarta membuat mata Ahok terbelalak. Mereka mengantongi Rp 57 juta untuk enam hari masa kerja. Gila!
"Dinas dan Sudin (Pendidikan) masih masukin honor. Pakai nama apa tahu enggak? Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner. Anak saya 9 tahun bisa lakukan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).
Ahok mengungkapkan temuan di Dinas Pendidikan saat membayar honor programmer. Tenaga ahli ini diberi honor Rp 400 ribu dikalikan jumlah hari kerja dan lokasi tempat bekerja. "Gila! Seolah-seolah ini orang ada di semua lokasi. Satu orang bisa dibayar kerja empat hari Rp 12 juta. Saya bilang gila saja. Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta," ujar Ahok keheranan.
Ia kemudian meminta klarifikasi kepada dinas terkait. Pihak Dinas Pendidikan, lanjut Ahok, mengaku bersalah. "Oh iya Pak, salah Pak. Terus saya tanya berarti tahun lalu juga sama dong ada? Tahun lalu sudah nggak kita pakai, Pak. Ya sudah santunlah jawabnya," kata Ahok menirukan ucapan dari pihak Dinas Pendidikan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman memastikan tidak ada motif 'mark up' di balik honor programmer yang selangit. Ia mengaku ada kesalahan dalam penghitungan honor.
"Itu ada kesalahan dalam penghitungan yang harusnya bisa lebih efisien. Biasanya semua pada copy paste saja sehingga enggak pas. Harusnya hanya apa, tapi ditulisnya programmer," kata di sela rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).
Ia menjelaskan programmer ini pekerjaannya terkait ujian nasional, databse, dan pengolahan data. Mengenai keluhan Ahok yang menyatakan honor itu tinggi, ia pun mengakui kesalahan saat menginput data. Menurut dia, seharusnya honor programmer hanya dihitung berdasarkan jam kerja dan hari kerja. "Harusnya enggak dikali-kali gitu, harusnya orang kali jam kali hari. Jadi ini faktor pengkaliannya. Tapi enggak adalah motif mau nyolong-nyolong, sekarang kan semakin transparan," pungkasnya.(Af)
Ahok tengah sibuk memeriksa anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Penyusunan anggaran dinilai masih kacau balau.
Dan yang paling mengejutkan, Ahok menemukan dugaan mark up anggaran. Tanpa tedeng aling-aling, Ahok membongkarnya seperti dugaan permainan anggaran Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Ahok lalu melakukan evaluasi dan memangkas anggaran-anggaran yang dianggapnya tidak penting. Ia meminta anak buahnya untuk tidak bermain-main dalam penyusunan anggaran. Ahok bahkan siap menstafkan dan mencabut seluruh tunjangan kinerja daerah apabila ada oknum PNS yang terbukti menjadi 'mafia' anggaran.
kan DKI Jakarta membuat mata Ahok terbelalak. Mereka mengantongi Rp 57 juta untuk enam hari masa kerja. Gila!
"Dinas dan Sudin (Pendidikan) masih masukin honor. Pakai nama apa tahu enggak? Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner. Anak saya 9 tahun bisa lakukan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).
Ahok mengungkapkan temuan di Dinas Pendidikan saat membayar honor programmer. Tenaga ahli ini diberi honor Rp 400 ribu dikalikan jumlah hari kerja dan lokasi tempat bekerja. "Gila! Seolah-seolah ini orang ada di semua lokasi. Satu orang bisa dibayar kerja empat hari Rp 12 juta. Saya bilang gila saja. Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta," ujar Ahok keheranan.
Ia kemudian meminta klarifikasi kepada dinas terkait. Pihak Dinas Pendidikan, lanjut Ahok, mengaku bersalah. "Oh iya Pak, salah Pak. Terus saya tanya berarti tahun lalu juga sama dong ada? Tahun lalu sudah nggak kita pakai, Pak. Ya sudah santunlah jawabnya," kata Ahok menirukan ucapan dari pihak Dinas Pendidikan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman memastikan tidak ada motif 'mark up' di balik honor programmer yang selangit. Ia mengaku ada kesalahan dalam penghitungan honor.
"Itu ada kesalahan dalam penghitungan yang harusnya bisa lebih efisien. Biasanya semua pada copy paste saja sehingga enggak pas. Harusnya hanya apa, tapi ditulisnya programmer," kata di sela rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).
Ia menjelaskan programmer ini pekerjaannya terkait ujian nasional, databse, dan pengolahan data. Mengenai keluhan Ahok yang menyatakan honor itu tinggi, ia pun mengakui kesalahan saat menginput data. Menurut dia, seharusnya honor programmer hanya dihitung berdasarkan jam kerja dan hari kerja. "Harusnya enggak dikali-kali gitu, harusnya orang kali jam kali hari. Jadi ini faktor pengkaliannya. Tapi enggak adalah motif mau nyolong-nyolong, sekarang kan semakin transparan," pungkasnya.(Af)
No comments:
Post a Comment