Karman BM: Di Bawah Rezim Jokowi, Negara Telah Salah Urus

Jokowi.[Suroto/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK sampai hari ini (setelah 1 tahun lebih berkuasa), makin hari semakin menunjukan ketidak berpihakannya kepada rakyat dan konsisten memperlihatkan dirinya lebih memihak asing dan aseng dengan arah kebijakan-kebijakannya yang sangat liberal di berbagai sektor.

"Contoh nyatanya adalah pemerintah mengambil sikap menolak untuk mengumumkan nama-nama 17 perusahaan perusahan besar dengan penanaman modal asing yang telah menjadi tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan," kata Ketua Umum PP GPII Karman BM, Senin (16/11/2015).

 

Meski sudah berbilang bulan, Karman mengukapkan sudah puluhan juta rakyat di Sumatera, Kalimantan terkena dampak dan kerugian yang sengat besar bahkan korban nyawa dan penyakit manahun yang menimbulkan efek genosida satu generasi.

"Ancaman sanksi yang pernah disampaikan pemerintah terhadap perusahaan pelaku pembakaran, hanya lips service belaka. Pemerintah tak punya nyali untuk bertindak," sindirnya.

Berikutnya, lanjut Karman dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian tunduk pada keinginan Amerika untuk terlibat dalam perdagangan bebas dan membawa Indonesia untuk masuk dalam skema trans pasifik patnership (TPP).

"Ini jelas menunjukan rezim leberalis ini menggadaikan kedaulatan dan harga diri negara ini kepada asing," tegasnya.

Kasus terakhir yang menambah derita dan kekecewaan publik adalah dugaan kuat seperti yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa telah terjadi upaya kongkalikong yang dilakukan oleh unsur legislatif dengan Perusahaan tambang emas terbesar di Papua, PT Freeport.

"Ini semua menunjukan bahwa pengelola negara ini baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah salah urus dan terjadi malpraktik dalam pelaksanaannya," katanya.

Karena itu, menurut Presidium Aliansi Tarik Mandat atau ATM ini, sudah saatnya semua kekuatan rakyat, mahasiswa, pelajar, pemuda untuk berhimpun diri, mengorganisir kembali dirinya untuk bersama-sama melakukan tugas sejarahnya, merebut masa depannya dari pemerintahan komparador asing, dengan melakukan perubahan secara menyeluruh alias revolusi total dengan kembali ke UUD 1945 pra amandemen.

"Menggelar Sidang Istimewa MPR, tarik mandat Jokowi-JK dan segera nasionalisasi aset-aset asing termasuk PT Freeport," tandas Karman.

Bahkan upaya untuk mendesak MPR RI menggelar sidang istimewanya, Aliansi Tarik Mandat hari ini Senen (15/11) bersama ratusan pemuda dan mahasiswa terus konsisten menyuarakan revolusi total ini di depan gedung MPR/DPR.

"Kami tidak akan pernah lelah melawan sampai cita cita rakyat ini terpenuhi. Konsistensi perlawanan kami selama 8 bulan ini akan terus kami kobarkan sampai titik darah penghabisan," pungkas Karman. (Aldo/bb)